Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (ABNA), pemerintah Libya dalam sebuah pernyataan mengumumkan pengusiran duta besar Italia, Yunani, dan Malta, bersama dengan Komisioner Migrasi Uni Eropa.
Dalam pernyataan pemerintah yang ditunjuk oleh parlemen Libya disebutkan bahwa keputusan ini diambil karena kunjungan para diplomat tersebut ke Tripoli, ibu kota Libya, dan mengadakan pertemuan keamanan tingkat tinggi dengan "Abdul Hamid Dbeibeh", Kepala Pemerintah Persatuan Nasional Libya, dan "Emad Trabelsi", Menteri Dalam Negeri, tanpa koordinasi dengan pemerintah.
Pemerintah Libya dalam pernyataannya menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukan karena apa yang disebutnya pelanggaran mencolok terhadap peraturan diplomatik dan konvensi internasional, pelanggaran kedaulatan nasional Libya, dan pengabaian hukum setempat dengan tidak mematuhi tindakan terkait masuknya, pergerakan, dan tempat tinggal diplomat asing.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa kunjungan yang direncanakan delegasi Eropa dibatalkan setelah mereka tiba di Bandara Internasional "Benina" di Benghazi dan mereka diberitahu bahwa mereka adalah "persona non grata".
Pemerintah Libya menekankan perlunya semua diplomat, delegasi, dan organisasi internasional untuk menghormati kedaulatan negara ini dan sepenuhnya mematuhi hukum dan konvensi yang mengatur perjalanan delegasi asing serta memperhatikan kerangka kerja resmi yang tercantum dalam perjanjian dan traktat internasional.
Perlu dicatat bahwa sejak 2011, di tengah perbedaan partai dan politik yang mendalam, Libya menderita krisis politik yang kompleks dengan dua pemerintahan yang bersaing, satu di Tripoli di bagian barat negara itu dengan nama Pemerintah Persatuan Nasional yang dipimpin oleh "Abdul Hamid Dbeibeh", dan yang lainnya di Benghazi di bagian timur negara itu yang berafiliasi dengan parlemen yang dipimpin oleh "Osama Hammad".
Your Comment